Nana Aykac: pkn

Showing posts with label pkn. Show all posts

Peranan KAA dalam Meningkatkan Hubungan Internasional

Negara indonesia pernah mengalami penjajahan selama bertahun-tahun. Untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih ini, kita membutuhkan ukungan dari negara-negara lain. Hal serupa juga terjadi di negara-negara lain yang bernasib sama. Pemikiran inilah yang menginspirasi terjalinnya kerja sama antara negara-negara tersebut. Berikut ini <a href="http://nanaaykac.blogspot.com/2017/04/peran-kaa-meningkatkan-hubungan-internasional.html">Peranan KAA dalam Meningkatkan Hubungan Internasional</a>. Bermula dari sebuah pertemuan di kolombo, sri langka pada tanggal 28 april-2 mei 1954, yang lebih dikenal dengan konverensi kolombo. 
 
Dalam konverensi tersebut, 5 negara yang hadir masing-masing mengirimkan perdana menterinya, yaitu perdana menteri Ali Sastroamidjojo (Indonesia), PM shri Pandit Jawaharlal Nehru (India), PM Ali Jinnah (Pakistan), PM Sir John Kotelawala (Sri Langka), dan PM U Nu (Burma0. Dalam konverensi tersebut, perdana menteri indonesia mengajukan usulan agar diselenggarakan KAA. Setelah itu, sebagai tindak lanjut usulan tersebut, diselenggarakan pertemuan pada tanggal 28-29 Desember 1954 di Bogor yang lebih dikenal dengan Konverensi Bogor atau konverensi pancanegara. 
 
a. Latar belakang Penyelenggaraan Konverensi Asia Afrika (KAA) 
 
Latar belakang penyelenggaraan KAA yaitu adanya persamaan faktor Geografis dan sejarah bangsa asia afrika sebagai berikut. 
 
<ol>
<li>Kedua benua saling berdekatan letaknya dan saling melengkapi di dalam bidang kehidupan.</li>
<li>Kedua benua mempunyai persamaan dalam bidang kebudayaan, kedua benua dipertalikan oleh adanya hubungan keturunan agama, dasar-dasar falsafah, budi pekerti, dan bahasa orang timur.</li>
<li>Kedua benua memiliki persamaan nasib sebagai korban penjajahan bangsa barat.</li>
<li>Setelah bangsa asia afrika merdeka, banyak masalah timbul dan harus diatasi bersama, misalnya masalah pembangunan di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan kebudayaan.</li>
<li>Meningkatkan kesadaran berbangsa yang dimotori oleh golongan intelektual yang melahirkan bentuk perjuangan baru melalui organisasi.</li>
<li>Melemahnya kaum imperialis akibat perang dunia I dan II, memberikan peluang di kawasan asia afrika untuk memperoleh kembali kemerdekaannya.</li>
</ol>
 
b. Tujuan Konverensi Asia Afrika (KAA) 
 
Tujuan pelaksanaan KAA adalah untuk menciptakan perdamaian dan ketentraman hidup bangsa-bangsa yang ada di kawasan asia afrika. KAA dapat membantu PBB dalam menciptakan perdamaian dunia yang kekal dan abadi. 
 
Adapun tujuan penyelenggararaan Kaa adalah sebagai berikut. 
 
<ol>
<li>Memajukan kerjasama antarbangsa asia afrika untuk mengembangkan kepentingan bersama, persahabatan, dan hubungan bertentangan yang baik.</li>
<li>Mempertimbangkan masalah-masalah khusus bangsa-bangsa di asia afrika,seperti kedaulatan nasional, realisme, dan kolonialisme.</li>
<li>Mempertimbangkan masalah-masalah sosial, ekonomi, dan kebudayaan negara-negara anggota.</li>
<li>Meninjau kedudukan asia serta rakyatnya di dunia ini, serta sumbangan bagi perdamaian dan kerja sama dunia.</li>
</ol>
 
c. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0M2NDn7bjZa2NBBYzcTfcBUKkrJZAPuLXEjT627QUxxLBOJx4ijYbRfAR-kicdj5H7GquHH-nF8v-jIzmipGsCEszc9uP39Z_Tl1jKq_cukmkB9HXm1PLI-A1k9bVTgRN9xAQ-FEt-rvt/s1600/download+%25287%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Peranan KAA dalam Meningkatkan Hubungan Internasional" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0M2NDn7bjZa2NBBYzcTfcBUKkrJZAPuLXEjT627QUxxLBOJx4ijYbRfAR-kicdj5H7GquHH-nF8v-jIzmipGsCEszc9uP39Z_Tl1jKq_cukmkB9HXm1PLI-A1k9bVTgRN9xAQ-FEt-rvt/s1600/download+%25287%2529.jpg" title="Peranan KAA dalam Meningkatkan Hubungan Internasional" /></a></div>
 
 
Konverensi asia afrika diselenggarakan pada tanggal 18-24 april 1955 di Bandung. Negara-negara yang di undang dalam konverensi asia afrika ada 30 negara yang terdiri dari 5 negara pamrakarsa serta 24 negara yang di undang, yaitu afganistan, jepang, etiopia, filipina, gold coast (Ghana), irak, iran, kamboja, laos, labanon, liberia, libia, Thailand, mesir, nepal, RRC, saudi arabia, sudan, suriah, turki, vietnam seelatan, vietnam utara, yaman, dan yordania. Namun, terdapat satu negara yang tidak hadir yaitu negara Fedarasi afrika Tengah (Rhodesia) karena keadaan di dalam negaranya sedang di landa pergolakan politik antara penduduk negro dan minoritas kulit putih. 
 
KAA memuat pembicaraan yang mencerminkan masalah-masalah internasional yang hanya pada waktu itu. Masalah-masalah tersebut antara lain sebagai berikut. 
 
1) Kerja Sama Ekonomi 
 
<ul>
<li>Kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan dan saling pengertian serta menghormati kedaulatan nasional masing-masing.</li>
<li>Saling memberikan bantuan teknik berupa tenaga ahli, fasilitas latihan, proyek-proyek percontohan, dan pendirian lembaga riset serta latihan.</li>
<li>Segera di bentuk badan husus PBB untuk pembangunan ekonomi dan pengalokasian dana yang lebih besar dari bank internasional untuk pembangunan negara-negara di asia afrika.</li>
<li>Perlunya pemantapan perdagangan komoditas dikawasan asia afrika.</li>
</ul>
 
2) Kerja Sama di Bidang Kebudayaan 
 
<ul>
<li>Menumbuhkan saling pengertian dalam membangun kerja sama bidang kebudayaan.</li>
<li>Pertukaran masing-masing mengenai kebudayaan masing-masing yang saling menguntungkan.</li>
</ul>
 
3) Hak Asasi Manusia 
 
<ul>
<li>Mendukung sepenuhnya terhadap prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia seperti yang tercantum dalam universal declaration of human rights.</li>
<li>Mengancam kebijakan dan praktik-praktik pemisahan dan diskriminasi rasial serta bertekad menghapusnya.</li>
</ul>
 
4) Masalah Bnagsa yang Belum merdeka (Terjajah) 
 
<ul>
<li>Kolonialisme dalam bentuk apapun adalah suatu kejahatan yang harus segera di akhiri.</li>
<li>Penakhlukan bangsa-bangsa, dominasi dan eksploitasi asing merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia.</li>
<li>Mendukung perjuangan dan kemerdekaan rakyat-rakyat yang masih terjajah, seperti rakyat aljazair, maroko dan tunisia untuk menentukan nasib sendiri.</li>
</ul>
 
5) Masalah Perdamaian Dunia dan Kerja Sama Internasional 
 
<ul>
<li>Mendukung masuknya beberapa negara yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota PBB, seperti jepang, kamboja, libia, nepal, sri langka, vietnam, dan yordania.</li>
<li>Mengimbau semua pihak untuk membatasi, mengontrol, dan mengurangi persenjataan.</li>
<li>Hasil dari Konverensi Asia Afrika</li>
</ul>
 
Konferensi Asia Afrika menghasilkan keputusan yang dikenal dengan Dasasila Bandung atau spirit Bandung. Isi dasasila bandung adalah sebagai berikut. 
 
<ol>
<li>Menghormati hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam piagam PBB.</li>
<li>Menghormati kedaulatan dan integrasi teritorial semua negara.</li>
<li>Mengakui persamaan semua bangsa, baik besar maupun kecil.</li>
<li>Tidak melakukan intervensi atau campur tangan masalah dalam negeri negara lain.</li>
<li>Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri, baik secara sendiri maupun secara kolektif yang sesuai dengan piagam PBB.</li>
<li>Tidak melakukan tekanan-tekanan terhadap negara lain.</li>
<li>Tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman-ancaman agresi terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan negara lain.</li>
<li>Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai sesuai dengan piagam PBB.</li>
<li>Memajukan kerja sama untuk kepentingan bersama.</li>
<li>Menghormati hukum dan kewajiban internasional.</li>
</ol>
<div>
Itulah tadi sedikit informasi yang bisa saya sampaikan tentang <a href="http://nanaaykac.blogspot.com/">Peranan KAA dalam Meningkatkan Hubungan Internasional </a>semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda.</div>

Peranan KAA dalam Meningkatkan Hubungan Internasional

Negara indonesia pernah mengalami penjajahan selama bertahun-tahun. Untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih ini, kita...

8:59 AM

Latar Belakang Lahirya PBB

PBB merupakan salah satu organisasi internasional yang paling akrab di telinga kita. PBB beranggotakan sebagian besar negara di indonesia.awal mula terbentuknya PBB adalah untuk menggantikan LBB (Liga Bangsa-Bangsa). Berikut ini <a href="http://nanaaykac.blogspot.com/2017/04/latar-belakang-lahirya-pbb.html">Latar Belakang Lahirnya PBB</a> yaitu. 
 
Terbentuknya LBB dalah saat perang dunia ke I (1914-1918) diakhiri dengan perjanjian Versailes tahun 1919 antara pihak yang kalah (Jerman Raya, austria, dan Turki), serta pihak yang menang (Inggris dan Perancis). Salah satu perjanjian tersebut adalah akan dibentuknya LBB. Pamrakarsa pembentukan LBB adalah presiden Amerika serikat, Woodrow Wilson. LBB dibentuk pada tanggal 10 januari 1920 dan berkedudukan di Swiss (Negara Netral). LBB beranggotakan 28 negara sekutu dan 14 negara netral yang kemudian berkembang menjadi 60 negara. 
 
Dalam perkembangannya, LBB tidak mamou mewujudkan perdamaian dunia karna negara-negara anggota LBB masih tetap melakukan agresi terhadap negara-negara lain. Satu persatu negara anggota mengundurkan diri dari keanggotaan. 
 
Pada tanggal 1 september 1939 pecahlah perang dunia II. Hal itu ditandai dengan penyerbuan jerman atas polazia diatas kekuasaan nazi pimpinan Adolf Hitler dan muncul kekuasaan Fasis pimpinan Mussolini (italia) serta jepang yang menyerang pearl harbour. 
 
Setelah itu, pada tanggal 24 Agsutus 1941 diadakan sebuah pertemuan antara perdana menteri inggris, Winston Churchiil, dan presiden amerika serikat, Franklin Dalano Roosevelt. Pertemuan yang berlangsung diatas kapal AS Augusta diperairan New Foundland Samudra Atlantik ini menghasilkan Piagam Atlantik (Atlantic Charter). 
 
Isi piagam tersebut mengandung pokok-pokok deklarasi yaitu sebagai berikut. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj00r5l2F4hG5t7oYh7M9HUb_i-6-HM06BLaUBDz_uxVWWoTugHX-Rer712jrLNyblSkR7_gEup9Arrkq_hePChaYHEg2RwY07VjvDSgJEAFPLmZzNwfQQuTPKu0dVzj8KkTmCMN0hTq2m4/s1600/download.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Latar Belakang Lahirya PBB" border="0" data-original-height="208" data-original-width="244" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj00r5l2F4hG5t7oYh7M9HUb_i-6-HM06BLaUBDz_uxVWWoTugHX-Rer712jrLNyblSkR7_gEup9Arrkq_hePChaYHEg2RwY07VjvDSgJEAFPLmZzNwfQQuTPKu0dVzj8KkTmCMN0hTq2m4/s1600/download.png" title="Latar Belakang Lahirya PBB" /></a></div>
 
<ol>
<li>Tidak membenarkan adanya perkuasan wilayah (politik ekspansi).</li>
<li>Setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri (right of self determination).</li>
<li>Setiap negara berhak dan bebas ikut serta dalam perdagangan di dunia.</li>
<li>Perlu diciptakan perdamaian dunia sehingga semua bangsa bebas dari rasa takut dan kemiskinan.</li>
<li>Mengusahakan penyelesaian sengketa secara damai.</li>
</ol>
 
Pokok-pokok piagam atlantik tersebut menjadi dasar konferensi-konferensi internasional dalam menyelesaikan perang dunia II dan menuju pembentukan PBB. Beberapa pertemuan dalam penyelesaian perang dunia II dan menuju perdemuan yaitu sebagai berikut. 
 
<ol>
<li>Tanggal 30 Oktober 1943, di Moskow dilahirkan Deklarasi Moskow tentang keamanan umum yang ditandatangani Inggris, USA, Rusia, dan Cina.</li>
<li>Tanggal 21 Agustus-7 Oktober 1944, dilangsungkan konferensi Dombarton Oaks (Dumbarton Oaks Conference) yang diikuti oleh 39 negara membahas tentang rencana pendirian badan internasional PBB.</li>
<li>Tanggal 4 Febuari-11 Febuari 1945, diadakan konferensi Yalta. Pertemuan itu di hadiri F.D. Rooselent dari amerika serikat, winston Churchill dari inggris, dan joseph stalin dari Uni Soviet. Hasil konferensi dikenal dengan rumus yalta (yalta Formula), antara lain menyetujui untuk mengadakan konferensi PBB di Aerika Serikat.</li>
<li>Tanggal 25 april-26 juni 1945 dilangsungkan konferensi San Fransisco yang dihadiri 51 utusan negara tersebut. Piagam tersebut mulai berlaku tanggal 24 Oktober 1945 yang kemudian dikenal sebagai hari lahirnya PBB.</li>
</ol>
 
PBB bermarkas di New York, Amerika serikat.tetapi tanah dan bangunannya adalah wilayah internasional. PBB memiliki bendera, Prangko dan Kantor pos sendiri. 
 
Negara indonesia resmi menjadi anggota PBB pada tanggal 28 september 1950. Akan tetapi, indonesia sempat tercoret dari keanggotaan PBB pada tanggal 20 januari 1965 ketika presiden Soekarno menarik diri dari badan dunia tersebut. Hal tersebut tidak berlangsung lama karna pada tanggal 19 september 1966 indonesia mengajukan diri sebagai anggota PBB lagi. Permohonan tersebut diterima oleh majelis umum PBB. Oleh karena itu, terhitung sejak tanggal 28 september 1966 indonesia kembali menjadi anggota PBB. 
 
Itulah tadi sedikit informasi yang bisa saya sampaikan tentang <a href="http://nanaaykac.blogspot.com/">Latar Belakang Lahirya PBB</a> semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda.

Latar Belakang Lahirya PBB

PBB merupakan salah satu organisasi internasional yang paling akrab di telinga kita. PBB beranggotakan sebagian besar negara di indonesia.aw...

8:45 AM

Asas dan Keanggotaan PBB

Asas dan Keanggotaan PBB

PBB terbentuk setelah berakhinya Perang Dunia II. Pada saat itu Franklin Delano Rosevelt (AS) dan Winston Churchil (Inggris) berhasil menyus...

8:37 AM

Tujuan Berdirinya PBB

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan sebuah organisasi internasional yang anggotanya negara-negara di dunia. PBB dibentuk untuk memfasilitasi hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial. Berikut ini <a href="http://nanaaykac.blogspot.com/2017/04/tujuan-berdirinya-pbb.html">Tujuan Berdirinya PBB</a> yaitu. <h3>
Tujuan PBB</h3>
Tujuan perserikatan bangsa-bangsa dapat kita lihat dalam preambul dan dalam pasal 1 piagam PBB. 
 
1) Tujuan PBB yang tercantum dalam preambul piagam PBB yaitu sebagai berikut. 
<ul>
<li>Menyelamatkan generasi mendatang dari bencana perang.</li>
<li>Memperteguh kepercayaan pada hak-hak asasi manusia, harkat, dan derajat diri manusia, dan persamaan hak bagi pria dan wanita, serta bagi semua bangsa baik besar maupun kecil.</li>
<li>Menciptakan keadaan dan memungkinkan terpeliharanya keadilan dan kehormatan, serta kewajiban yang timbul dari peranjian internasional dan sumber hukum internasional lain.</li>
<li>Mendorong kemajuan sosial dan tingkat kehidupan yang lebih baik.</li>
</ul>
2) Tujuan Pbb yang tercantum dalam pasal 1 piagam PBB yaitu sebagai berikut. 
 
a) Memelihara keamanan dan perdamaian internasional. Untuk mencapai tujuan ini, maka dilakukan upaya-upaya sebagai berikut. 
<ol>
<li>Diadakan tindakan-tindakan yang sama yang tepat untuk mencegah dan melenyapkan ancaman-ancaman bagi perdamaian.</li>
<li>Mengadakan tindakan-tindakan penyerangan ataupun tindakan lainnya yang mengganggu perdamaian.</li>
<li>Menyelesaikan segala permasalahan yang berhubungan dengan perdamaian dunia dengan jalan damai sesuia dengan asas-asas keadilan dan hukum internasional.</li>
<li>Mengatur atau menyelesaikan pertikaian-pertikaian internasional atau keadaan keadaan yang dapat mengganggu perdamaian.</li>
</ol>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXI6aruNYOlaE7KnTtm70hyphenhyphen8Br0MuMq9upJnuLEUWvbILPYpubKqYrS562daVHxl8-ZyHDqGWoqH6XFW436HVaT8EDAGtOhaDsR9cpxWhRzs1R7o2M9emQXRT4Al4XW8jdBg0xS4TpETJO/s1600/download+%25285%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Tujuan Berdirinya PBB " border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXI6aruNYOlaE7KnTtm70hyphenhyphen8Br0MuMq9upJnuLEUWvbILPYpubKqYrS562daVHxl8-ZyHDqGWoqH6XFW436HVaT8EDAGtOhaDsR9cpxWhRzs1R7o2M9emQXRT4Al4XW8jdBg0xS4TpETJO/s1600/download+%25285%2529.jpg" title="Tujuan Berdirinya PBB " /></a></div>
<div>
 </div>
<div>
 </div>
b) Memajukan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas asas-asas persamaan hak dan hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasib sendiri serta mengambil tindakan-tindakan lain yang tepat untuk memperteguh perdamaian. 
 
c) Mewujudkan kerja sama internasional dalam memecahkan persoalan-persoalan internasional di lapangan ekonomi, sosial, kebudayaan atau yang bersifat kemanusiaan serta menganjurkan adanya penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan-kebebasan dasar bagi semua umat manusia tanpa membedakan bangsa, jenis bahasa, atau agama. 
 
d) Menjadi pusat bagi upaya menyelaraskan segala tindakan-tindakan bangsa dalam mencapai tujuan bersama tersebut. 
 
Itulah tadi sedikit informasi yang bisa saya sampaikan tentang <a href="http://nanaaykac.blogspot.com/">Tujuan Berdirinya PBB</a> semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda.

Tujuan Berdirinya PBB

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan sebuah organisasi internasional yang anggotanya negara-negara di dunia. PBB dibentuk untuk memfas...

8:23 AM

Struktur Organisasi PBB

PBB terbentuk setelah berakhinya Perang Dunia II. Pada saat itu Franklin Delano Rosevelt (AS) dan Winston Churchil (Inggris) berhasil menyusun dan menandatangani Piagam Atlantik (Antlantic Charter) yang intinya menyatakan perlunya mengupayakan perdamaian dunia. Pertemuan itu dilanjutkan dengan Konferensi San Fransisco di Amerika Serikat pada tanggal 25-26 Juni 1945. Konferensi itu menghasilkan Charter of Peace. Pada tanggal 24 Oktober, Piagam Perdamaian itu diratifikasi oleh 50 negara yang hadir. Peritiwa ini menjadi momentum berdirinya PBB. Dalam rangka mengimpletasikan kerja-kerja PBB kemudian dibentuk badan-badan keorganisasian . Berikut ini<a href="http://nanaaykac.blogspot.com/2017/04/struktur-organisasi-pbb.html"> Struktur Organisasi PBB </a>yaitu:<h3>
a. Struktur Organisasi PBB</h3>
Untuk mencapai tujuan, perserikatan bangsa-bangsa membentuk tiga macam organisasi, yaitu organ utama, organ subsidier, dan badan khusus. 
 
1) Organ Utama 
 
Struktur organisasi PBB mengintegrasikan enam organ utama sebagai berikut. 
 
a) Majelis Umum (General Assembly) 
 
Majelis Umum PBB adalah badan PBB di mana anggotanya mencakup semua anggota pBB.Majelis ini bersidang setahun sekali.pertemuan pertama pada tanggal 10 Januari 1946 di Hall Tengah westminster, London yang dihadiri Wakil dari 51 Negara. Pertemuan biasanya dilakukan di bulan September dan berahir pada pertengahan Desember. Majelis umum dapat mengadakan pertemuan khusus atas permintaan dewan keamanan serta mayoritas PBB. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDRJC5SBO44C4SrGotrNcwwZ7UXJXFlXwg6-icXcIx_o_YHUXp807Oo0z0fBGVaGzSgxYXMyMXYxalFAIUhvN_FONB-7MzM4qeonsfj9UHCRYTC8Dw6Jh9T1N3U9DuPyh8xO6yfsmaVFKf/s1600/download+%25284%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Struktur Organisasi PBB" border="0" height="77" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDRJC5SBO44C4SrGotrNcwwZ7UXJXFlXwg6-icXcIx_o_YHUXp807Oo0z0fBGVaGzSgxYXMyMXYxalFAIUhvN_FONB-7MzM4qeonsfj9UHCRYTC8Dw6Jh9T1N3U9DuPyh8xO6yfsmaVFKf/s320/download+%25284%2529.jpg" title="Struktur Organisasi PBB" width="320" /></a></div>
 
 
Dalam sidang umum, setiap negara bisa menunjuk lima orang wakil, tetapi hanya berhak mengeluarkan satu suara. Sidang umum berkuasa mengatur organisasi dan administrasi PBB, kecuali masalah yang sedang diselesaikan dewan keamanan. Bahasa tresmi yang digunakan, antara lain bahasa inggris, perancis, rusia, spanyol, dan cina, termasuk dalam siaran dan pemberitaan pers. 
 
Tugas dan kekuasaan majelis umum sangat luas yaitu sebagai berikut. 
<ol>
<li>Berhubungan dengan perdamaian dan keamanan internasional.</li>
<li>Berhubungan dengan kerja sama ekonomi, kebudayaan, pendidikan, kesehatan dan perikemanusiaan.</li>
<li>Berhubungan dengan pemerintahan internasional termasuk daereah tyang belum mempunyai pemerintah sendiri yang bukan daerah strategis.</li>
<li>Berhubungan dengan keuangan.</li>
<li>Penetapan keanggotaan.</li>
<li>Mengadakan perubahan piagam.</li>
<li>Memilih anggota tidak tetap Dewan keamanan, dewan ekonomi dan sosial, atau dewan perwakilan, hakim mahkamah internasional dan sebagainya.</li>
</ol>
b) Dewan Keamanan (Security Council) 
 
Dewan keamanan merupakan badan PBB yang mempunyai fungsi pokok memelihara atau mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional selaras dengan asas-asas dan tujuan PBB. Tugas dan wewenangnya yaitu sebagai berikut. 
<ol>
<li>Menyelesaikan sengketa antarnegara secara damai.</li>
<li>Mengambil tindakan, baik preventif maupun represif dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan dunia.</li>
<li>Mengawasi pembuatan dan penggunaan senjata militer dari masing-masing anggota.</li>
<li>Melakukan pengawasan terhadap wilayah-wilayah yang dipersengketaan.</li>
<li>Bersama majelis umum memilih hakim-hakim internasional.</li>
<li>Memberikan pertimbangan terhadap majelis umum sehubungan dengan penerimaan anggota baru PBB.</li>
</ol>
Dewan keamanan mempunyai kekeuatan untuk mengambil keputusan yang harus dilaksanakan para anggota dibawah piagam PBB. Pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 17 januari 1946 di Church House, London, dan keputusan yang mereka tetapkan disebut Resolusi dewan Keamanan PBB. 
 
Mengenai keanggotaan dewan keamanan PBB ini terbagi menjadi dua katagori, yaitu anggota tetap yang terdiri dari lima negara besar yakni, inggris, Perancis, Amerika Serikat, Rusia, dan RRC, serta anggota yang tidak tetap terdiri dari 10 negara. 
 
Kelima negara tetap memiliki hak veto, yaitu hak untuk membatalkan keputusan atau resolusi yang diajukan PBB atau dewan keamanan PBB. Hak veto ini gtetap berlaku meskipun ke empat belas negara negara lain mnereima keputusan tersebut. Kesepuluh anggota tidak tetap mempunyai masa kerja selama 2 tahun dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali. Adapun yang berwenang memilih anggota tidak tetap adalah majelis umum. 
 
Dewan keamanan PBB berhak dan berwenang untuk menentukan suatu hal yang dianggap mengancam perdamaian. Jika terdapat suatu tindakan yang dianggap mengancam perdamaian dapat segera diambil tindakan oleh suatu komite staf militer dari anggota negara tetap. 
 
Dewan Keamanan PBB dapat menggunakan Hak Vetonya terhadap negara-negara yang telah melakukan tindakan mengancam terhadap perdamaian dunia. 
 
Adapun bentuk hak veto itu antara lain sebagai berikut. 
<ol>
<li>Mengenakan sanksi-sanksi ekonomi embargo perdagangan.</li>
<li>Mengenakan tindakan militer.</li>
<li>Mengirim pasukan-pasukan pemeliharaan perdamaian untuk mengurangi ketegangan.</li>
<li>Melerai pasukan-pasukan yang bertentangan dedaerah sengketa.</li>
</ol>
c) Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council) 
 
Dewan Ekonomi dan Sosial beranggotakan 27 negara. Akan tetapi, berdasarkan amandemen tahun 1971 yang berlaku 1975, jumlah anggota berubah menjadi 54 negara dengan masa kerja masing-masing 3 tahun. Untuk itu, majelis umum setiap tahun mengadakan pemilihan anggota-anggota Dewan Ekonomi dan Sosial yang telah habis masa kerjanya, tetapi masih dapat dipilih kembali untuk masa kerja berikutnya. 
 
Tugas dan wewenang Dewan Ekonomi dan Sosial meliputi hal-hal berikut. 
<ol>
<li>Melaksanakan tugas-tugas sebagaimana telah ditentukan dalam majelis umum.</li>
<li>Mengadakan study dan penelitian mengenai masalah-masalah ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan dan kesehatan.</li>
<li>Mengadakan usulan dan anjuran kepada majelis umum guna meningkatkan kesejahteraan, kebudayaan, dan penghargaan hak-hak asasi manusia.</li>
<li>Mengkoordinasikan badan-badan khusus PBB.</li>
</ol>
d) Dewan Perwalian (Trusteeship Council) 
 
Dewan Perwalian merupakan badan yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dan melakukan pengawasan terhadap wilayah-wilayah yang masuk katagori Trust- territories (wilayah perwalian). Wilayah perwalian adalah wilayah bekas jajahan yang ditempatkan dalam satu sistem perwalian sebagai cara agar negara-negara anggota bertanggung jawab atas wilayah tersebut dan meningkatkan kemajuan wilayah itu menuju kemerdekaan. 
 
Penyelenggaraan Dewan Perwalian ini dalam rngka untuk: 
<ol>
<li>Memelihara perdamaian dan keamanan internasional.</li>
<li>Memajukan politik, ekonomi, sosial, dan pendidikan oenduduk setempat agar mereka mampu membangun pemerintah sendiri sesuai dengan hak untuk menentukan nasibnya sendiri.</li>
<li>Mendorong penghormatan hak-hak asasi dan kebebasan-kebebasan asasi serta pengakuan atas saling ketergantungan semua orang yang ada di dunia, serta</li>
<li>Menjamin penanganan persoalan-persoalan sosial, ekonomi, dan komersial di daerah perwalian dengan cara yang sama berlaku bagi semua anggota PBB.</li>
</ol>
Kenaggotaan Dewan Perwalian terdiri sebagai berikut. 
<ol>
<li>Anggota tetap, yaitu anggota tetap dewan keamanan.</li>
<li>Negara-negara yang ditunjuk untuk mengelola daerah perwalian.</li>
<li>Anggota tambahan yang jumlahnya sama dengan anggota tetap dan negara pengelola daerah perwalian.</li>
</ol>
Masa kerja anggota dari unsur pengelola akan berakhir apabila daerah perwalian yang dikelola telah dinyatakan mampu menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Adapun masa kerja anggota tambahan adalah 3 tahun yang pemilihannnya dilakukan melalui Sidang Majelis Umum. 
 
Sebagai tambahan pengetahuan kita bahwa yang menjadi daerah perwalian adalah sebagai berikut. 
<ol>
<li>Daerah bekas jajahan negara-negara yang kalah dalam perang dunia ll.</li>
<li>Daerah bekas mandat liga bangsa-bangsa.</li>
</ol>
e) Mahkamah Internasional (International Court of Justice) 
 
Mahkamah Internasional merupakan organ PBB yang menangani bidang peradilan terhadap sengketa antar negara dan merupakan mahkamah pengadilan tertinggi di dunia. Kantor mahkamah Internasional berada di Denhaag, Belanda. 
 
Keanggotaan mahkamah internasional terdiri dari 15 orang hakim yang dipilih oleh majelis umum dan Dewan keamanan untuk masa kerja 9 tahun dan boleh dipilih untuk masa kerja berikutnya. Adapun syarat-syarat untuk dapat dipilih sebagai hakim adalah sebagai berikut. 
<ol>
<li>Berbudi luhur.</li>
<li>Kemampuannya dibidang hukum dan peradilan dinilai tinggi, baik oleh negaranya maupun oleh dunia internasional.</li>
</ol>
Mahkamah internasional memiliki tugas sebagai berikut. 
<ol>
<li>Memeriksa perselisihan atau persengketaan antara negara anggota PBB yang diadukan kepada mahkamah internasional.</li>
<li>Mengajukan pendapatnya berkenaan dengan persengketaan tersebut dengan majelis umum.</li>
<li>Mendesak dewan keamanan untuk menindak suatu negara yang tidak menghiraukan keputusan mahkamah internasional.</li>
</ol>
Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan masalah ke mahkamah internasional adalah sebagai berikut. 
<ol>
<li>Semua negara yang menjadi pihak dalam statuta mahkamah.</li>
<li>Negara-negara lain yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Dewan keamanan kepada mahkamah internasional.</li>
<li>Dewan keamanan PBB juga dapat menyerahkan suatu sengketa hukum terhadap mahkamah internasional.</li>
</ol>
Dalam mengadili suatu perkara, mahkamah internasional berpedomanpada perjanjian internasional, asas hukum yang berlaku bagi bangsa yang berdab, yurisprudensi (keputusan hakim terdahulu), dan pendapat-pendapat hasil hukum. 
 
Selain mengadili perkara, mahkamah internasional juga dapat memberikan nasihat hukum kepada majelis umum dan dewan keamanan atas permohonan kedua badan PBB tersebut dan badan-badan khusus PBB yang telah mendapat wewenang dari majelis umum mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum. 
 
f) Sekertariat (Secretary) 
 
Sekertariat merupakan organ PBB yang bertindak sebagai pusat pelaksanaan ketatausahaan PBB. 
 
Sekertariat terdiri dari sebagai berikut. 
 
1) Sekertariat jenderal (secertary General), dipilih oleh sidang umum atas usul dewan keamanan dan dapat dipilih kembali. Biasanya, sakjen berasal dari negara yang tidak terlibat dari masalah besar. 
 
Tugas sekertariat jendera; (sekjen) anatara lain sebagai berikut. 
<ul>
<li>Memimpin aktifitas ketatausahaan PBB.</li>
<li>Menyusun laporan tahunan PBB yang dibahas dalam sidang majelis umum.</li>
<li>Melaporkan kepada dewan keamanan atas setiap perkembangan situasi yang menurut penilaiannya membahayakan perdamaian dan keamanan dunia.</li>
</ul>
2) Sekretaris jenderal pembantu (under secertary). Ada delapan sakjen pembantu yang mengepalai suatu departemen yaitu sebaai berikut. 
<ul>
<li>Sakjen pembantu untuk urusan dewan keamanan.</li>
<li>Sakjen pembantu untuk urusan ekonomi.</li>
<li>Sakjen pembantu untuk urusan perwalian dan penerangan untuk daerah yang belum merdeka.</li>
<li>Sakjen pembantu untuk urusan sosial.</li>
<li>Sakjen pembantu untuk urusan hukum.</li>
<li>Sakjen pembantu untuk urusan penenrangan.</li>
<li>Sakjen pembantu untuk urusan koperasi dan layanan umum.</li>
<li>Sakjen pembantu untuk urusan tata usaha dan keuangan.</li>
</ul>
Adapun tanggung jawab sakjen adalah sebagai berikut. 
<ul>
<li>Mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka penyelenggaraan pertemuan yang akan diadakan oleh majelis umum dan badan-badan lainnya.</li>
<li>Melaksanakan keputusan-keputusan yang telah dihasilkan oleh badan-badan PBB dengan sebaik-baiknya.</li>
</ul>
3) Organ Subsidier 
 
Organ subsidier adalah organ yang dimaksudkan oleh ketentuan-ketentuan pasal 7 ayat (2), pasal 22, dan pasal 29 Piagam PBB. 
<ul>
<li>Dalam pasal 7 ayat (2) Piagam PBB ditetapkan bahwa jika dianggap perlu, dapat didirikan organ-organ subsidier seperti tersebut pada pasal 7 ayat (1) sesuai dengan Piagam PBB.</li>
<li>Dalam pasal 22 Piagam PBB ditetapkan bahwa majelis umum dapat mendirikan organ-organ subsidier yang dianggap perlu untuk melaksanakan fungsi-fungsinya.</li>
<li>Dalam pasal 29 Piagam PBB ditetapkan bahwa dewan keamanan dapat mendirikan organ-organ subsidier apabila dipandang perlu demi pelaksanaan tugas-tugasnya.</li>
</ul>
Berikut adalah organ subsidier dibawah naungan majelis hukum. 
<ul>
<li>UNWRA (United Nations Relief Works Agency)yaitu badan bantuan dan kerja yang khusus menangani para pengungsi palestina.</li>
<li>IAEA (International Atomic Energy agenci) yaitu badan tenaga atom internasional.</li>
</ul>
Berikut adalah organ subsidier di bawah naungan dewan keamanan. 
<ul>
<li>MSC (Military staff Committee) atau komite staf militer.</li>
<li>UNIFIL (United Nations Interim fprces in Lebanon) atau pasukan sementara PBB di lebanon.</li>
<li>UNDOF (United Nations Disengagement Observer Forces) atau pasukan peninjau pemisah militer PBB.</li>
<li>INMOGIP (Uniteds Nations Military Observer Group in India and Pakistan) atau kelompok peninjau militer PBB di india dan pakistan.</li>
<li>UNEF (United Nations Emergency Forces) atau pasukan keamanan PBB.</li>
<li>UNOC (United Nations Operation for Congo) atau badan pelaksanaan PBB di Kongo.</li>
<li>ICCS (International Commission for Control and Supervision) atau komisi internasional untuk pengawasan dan supervisi.</li>
<li>UNIMOG (United Nations Iraq-Iran Military Observer Group) atau kelompok peninjau militer PBB di Irak dan Iran.</li>
<li>UNTAG (United Nations Transtion Assistance Group) atau kelompok bantuan sementara.</li>
<li>UNIKOM (United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission) atau komisi peninjau PBB di Iraq dan Kuwait.</li>
<li>UNTAC (United nations Transitional Authority in Cambodia) atau pasukan pemerintahan sementara PBB di kamboja.</li>
<li>UNOSOM (United Nations Operation in Somalia) atau pasukan operasi PBB di somalia.</li>
<li>UNPROFOR (United Nations Protection Forces) atau pasukan perlindungan PBB.</li>
</ul>
4) Badan Khusus 
 
Badan khusus adalah organisasi internasional publik di bidang ekonnomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, kesehatan dan yang berkaitan dengan bidang itu yang ditempatkan dalam suatu hubungan dengan perserikatan bangsa-bangsa sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 63 piagam PBB. Hubungan itu dilakukan dengan perjanjian antarbadan khusus yang bersangkutan dengan dewan ekonomi dan sosial. Perjanjian tersebut memerlukan persetujuan majelis umum. 
 
Berikut adalah beberapa badan khusus di bawah naungan dewan ekonomi dan sosial. 
<ul>
<li>GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) atau persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan.</li>
<li>ILO (international Labour Organization) atau organisasi buruh sedunia/ internasional.</li>
<li>FAO (Food and Agriculture Organization) atau organisasi makanan dan pertanian.</li>
<li>UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) atau organisasi pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.</li>
<li>WHO (World Health Organization) atau organisasi kesehatan sedunia.</li>
<li>IMF (International Monetary Fund) atau dana moneter internasional.</li>
<li>IDA (International Development Association) atau asosiasi pembangunan internasional.</li>
<li>IBRD (International bank for Reconstruction and Development) atau bank internasional untuk pengembangan dan pembangunan kembali.</li>
<li>ICAO (international civil aviation organization) atau organisasi penerbangan sipil internasional.</li>
<li>IFC (International finance corporation) atau badan keuangan internasional.</li>
<li>UPU (Universal Postal Union) atau persatuan pos sedunia yang bermarkas di bern, swiss.</li>
<li>ITU (International Telecommunication Union) atau persatuan telekomunikasi internasional yang bermarkas di janewa, swiss.</li>
<li>WMO (world meteorological Organization) atau organisasi meteorologi sedunia yang bermarkas di janewa, swiss.</li>
<li>IMCO (inter-governmental consultative organization) atau organisasi musyawarah maritim antar pemerintah yang bermarkas dilondon, inggris.</li>
<li>WIPO (World intellectual property organization)atau organisasi kekayaan intelektual sedunia yang bermarkas di janewa, swiss.</li>
<li>IFAD (International Fund for Agricultural Development) atau dana pertanian untuk pengembangan pertanian.</li>
</ul>
Berikut adalah beberapa komisi yang berada di bawah naungan dewan ekonomi dan sosial. 
<ol>
<li>Regional Commision: Komisi-komisi Regional.</li>
<li>Functional Commision: Komisi-komisi Fungsional.</li>
<li>Sessional-standing and ad hoc committes: komite-komite sidang tetap dan khusus.</li>
</ol>
Berikut adalah badan badan khusus dibawah naungan kerja sama dewan ekonomi dan sosial dengan majelis umum. 
<ul>
<li>UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) atau Konferensi PBB tentang perdagangan dan pembangunan yang berkedudukan di janewa, swiss.</li>
<li>UNICEF (United Nations Internasionalr Children’s Emergency Fund) atau dana PBB untuk anak-anak yang berkedudukan di New York, Amerika Serikat.</li>
<li>UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugges) atau Komisaris Tinggi PBB untuk pengungsi yang bermarkas di janewa Swiss.</li>
<li>WFP (UN-FAO World Development Proggramme) atau program pangan sedunia yang berkedudukan di Roma, Italia.</li>
<li>UNITAR (United Nations Institute for Training and research) atau lembaga latihan dan penelitian PBB yang berkedudukan di New York, Amerika Serikat.</li>
<li>UNDP (United Nations Development Proggramme) atau program pengembangan PBB yang berkedudukan di New York, Amerika Serikat.</li>
<li>UNIDO ( United Nations Industrial Development Organization) atau organisasi pengembangan Industri PBB yang bermarkas di Wina, Austria.</li>
<li>UNEP ( United Nations Environment programme) atau program lingkungan PBB yang bermarkas di Nairobi, Kenya.</li>
<li>UNHHSF (United Nations Habitat and Human Settlement Foundation) yang berkedudukan di new York, Amerika Serikat. Badan ini dibentuk UNEP untuk menangani pelaksanaan teknis serta dananya.</li>
<li>UNU (United nations University) atau Universitas PBB yang berkedudukan di Tokyo, Jepang.</li>
<li>UNSF (United Nations Special Fund) atau dana khusus PBB.</li>
<li>WFC (World Food Council) atau dewan makanan dunia.</li>
<li>UNFPA (United Nations Fund for Population Activities) atau dana untuk kependudukan PBB yang bermarkas di New York, Amerika Serikat.</li>
</ul>
<div>
Itulah tadi sedikit informasi yang bisa saya sampaikan tentang <a href="http://nanaaykac.blogspot.com/">Struktur Organisasi PBB</a> semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda.</div>

Struktur Organisasi PBB

PBB terbentuk setelah berakhinya Perang Dunia II. Pada saat itu Franklin Delano Rosevelt (AS) dan Winston Churchil (Inggris) berhasil menyus...

7:51 AM

Peranan PBB bagi Dunia dan Indonesia

PBB singkatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan sering disebut juga dengan UNO yang berkepanjangan United Nations Organization. PBB ini dibentuk atas prakarsa dari dua orang yaitu Franklin Delana Roosevelt yang pada waktu itu adalah Presiden Amerika Serikat dan Winston Churchill yang menjabat Perdana Menteri Inggris waktu itu PBB atau UNO tidak dibentuk secara serta merta begitu saja, melainkan melalui beberapa tahapan mulai dari pertemuan di Kapal Augusta di Samudera Atlantik, hingga pada tanggal 24 Oktober 1945, terbentuklah PBB ini. Bangsa Indonesia juga ikut menjadi anggotanya walaupu beberapa saat kemudian sempat keluar dari keanggotaan karena sesuatu hal. Namun beberapa saat kemudian, Indonesia bergabung kembali dengan PBB ini. Berikut ini <a href="http://nanaaykac.blogspot.com/2017/04/a-peranan-pbb-bagi-dunia-indoesia.html">Peranan PBB bagi Dunia dan Indonesia</a> 
 
Peranan PBB bagi Dunia Internasional 
 
a. Bidang Keamanan dan Perdamaian 
 
PBB telah berupaya keras untuk menyelesaikan berbagai konflik yang berpotensi menghancurkan perdamaian dunia. Berbagai permasalahan tersebut diupayakan penyelesaiannya sebisa mungkin secara damai. Sebagai contoh, sengketa Kashmir antara India dan Pakistan (1945); sengketa Timur Tengah yang melibatkan Israel dan negara-negara Arab ( sejak 1918 sampai sekarang); krisis atara korea utara dan korea selatan (1950-1953); krisis Afganistan, Kamboja dan Vietnam; dan lain-lain. 
 
b. Bidang Ekonomi 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaSGf7Cn01vAxPu4mpOy5icDcI_v-GIf1r1hmM6u_Fv1SNK9tuJmL_h7manXNgPreCQqGx5k3UaDVYaea7tsVDqdfs7IgubHyr-8Rk6JnSEaMG7h8kDpzzaknwr0rAkIirl_rx2qAlUsT_/s1600/download+%25283%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Peranan PBB bagi Dunia dan Indonesia" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaSGf7Cn01vAxPu4mpOy5icDcI_v-GIf1r1hmM6u_Fv1SNK9tuJmL_h7manXNgPreCQqGx5k3UaDVYaea7tsVDqdfs7IgubHyr-8Rk6JnSEaMG7h8kDpzzaknwr0rAkIirl_rx2qAlUsT_/s1600/download+%25283%2529.jpg" title="Peranan PBB bagi Dunia dan Indonesia" /></a></div>
 
 
 
PBB mengkampanyekan pembangunan di negara-negara berkembang yang dilakukan dalam dua babak. Babak pertama ditekankan pada segi pemenuhan kebutuhan pokok, tetapi tanpa mengabaikan segi pertumbuhan. Selain itu, PBB turut berusaha menggalang dana guna membantu pembiayaan pembangunan negara-negara berkembang melalui IMF, UNDP, World Bank; ataupun lembaga-lembaga keuangan internasional lain. 
 
c. Bidang Sosial Budaya, Kesehatan, dan kemanusiaan 
 
PBB juga tidak tinggal diam. Buktinya dapat dilihat dari program-program pendidikan yang dicanangkan UNESCO, program kesehatan melalui WHO, kemanusiaan melalui UNHCR, dan masih bangyak lagi yang lainnya. 
 
Peranan PBB bagi Bangsa dan Negara Indonesia 
 
Semenjak berdiri, PBB te;ah memberikan jasa-jasa baiknya kepada bangsa dan negara indonesia. Hal ini dapat ingat kembali pada peristiwa-peristiwa berikut. 
 
<ol>
<li>PBB turut membantu menyelesaikan persengketaan antara indonesia dan Belanda dengan mengirimkan usaha yang disebut Komisi Tiga Negara (KTN) yang mendekatkan indonesia dan belanfda dalam perundingan Renvill.</li>
<li>Semasa perang kolonial antara indonesia dan belanda, PBB mengirimkan UNCI yang membawa indonesia dan belanda ke meja perundingan yang dikenal dengan konferensi meja bundar (KMB). Sejak saat itu, belanda harus mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia.</li>
<li>Pada saat perjuangan pembebasan Irian Barat, negara Republik Indonesia berjuang dengan Trikora (Trikomando Rakyat) pada tanggal 19 Desember 1961. Dalam hal ini PBB berusaha mencegah terjadinya perang besar-besaran antara indonesia dan belanda. PBB menjadi perantara dalam perundingan antara indonesia dan belanda di New York. Dalam perundingan tersebut diperoleh kata sepakat bahwa PBB memegang kekuasaan sementara di irian barat sampai tanggal 1 mei 1963, saat penyerahan kekuasaan atas irian barat kepada pemerintah Republik Indonesia. Pemegangan kekuasaan sementara di irian barat yang di lakkuakan oleh PBB itu disebut United nations Temporary excutive Authority (UNTEA). Selain itu, bantuan-bantuan kepada indonesia juga dilakukan PBB melalui badan-badan khusus PBB, misalnya WHO, UNICEF, UNISCO, dan FAO.</li>
</ol>
<div>
Itulah tadi sedikit informasi yang bisa saya sampaikan tentang <a href="http://nanaaykac.blogspot.com/">Peranan PBB bagi Dunia dan Indonesia</a> semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda.</div>

Peranan PBB bagi Dunia dan Indonesia

PBB singkatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan sering disebut juga dengan UNO yang berkepanjangan United Nations Organization. PBB ini d...

7:15 AM

Kerja Sama dan Perjanjian Internasional yang Bermanfaaat bagi Indonesia

Negara yang melakukan kerja sama dengan negara-negara lain menandakan eksistensi nya di dunia internasional. Seperti halnya negara indonesia yang telah menjalin kerjasama dengan berbagai negara di dunia. Kerja sama tersebut membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Berikut ini  <a href="http://nanaaykac.blogspot.com/2017/04/kerja-sama-perjanjian-internasional-bermanfaat.html">Kerja Sama dan Perjanjian Internasional yang Bermanfaaat bagi Indonesia</a> 
 
Manfaat yang bisa di dapat negara indonesia melalui kerja sama tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan yaitu sebagai berikut. 
 
a. Aspek ideologi, antara lain sebagai berikut. 
 
<ol>
<li>Mengetahui nilai-nilai ideologi yang dianut negara lain sehingga dapat membandingkan dengan ideologi pancasila yang pada akhirnya menimbulkan kebanggaan terhadap ideologi pancasila.</li>
<li>Dapat menghindarai pengaruh negatif dari nilai-nilai ideologi negara lain serta mengambil nilai positifnya untuk dilaksanakan dan memperkuat sendi-sendi ideologi pancasila.</li>
<li>Memperoleh kesempatan untyk menunjukkan keunggulan ideologi pancasila pada negara-negara lain sehingga dapat membentuk image yang positif terhadap pada bangsa indonesia.</li>
</ol>
 
b. Aspek Politik, antara lain sebagai berikut. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgw-R3iI3bKeD95gFnXdGu_8K6_UKExupfXOVsGDi_rgUIInGWYyw0UGqfpC9gT47jy2zBY5mwiQb5tH0PFVx7trSLKmiPeiC_PHSgdAPJMRGYjQETaGNsbsQ8otlx-YN3B8lExQXaVCwQE/s1600/images.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" Kerja Sama dan Perjanjian Internasional yang Bermanfaaat bagi Indonesia" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgw-R3iI3bKeD95gFnXdGu_8K6_UKExupfXOVsGDi_rgUIInGWYyw0UGqfpC9gT47jy2zBY5mwiQb5tH0PFVx7trSLKmiPeiC_PHSgdAPJMRGYjQETaGNsbsQ8otlx-YN3B8lExQXaVCwQE/s1600/images.png" title=" Kerja Sama dan Perjanjian Internasional yang Bermanfaaat bagi Indonesia" /></a></div>
 
 
<ol>
<li>Mengetahui perkembangan politik di negara-negara lain.</li>
<li>Bisa mencontoh keberhasilan kehidupan politik di negara-negara lain misalnya dimokratisasi dan pengakuan HAM.</li>
<li>Dapat mempererat hubungan diplomatik dengan negara lain.</li>
</ol>
 
c. Aspek Ekonomi, antara lain sebagai berikut. 
 
<ol>
<li>Menarik minat negara lain untuk menanamkan modalnya atau berinvestasi di negara kita.</li>
<li>Dapat menikmati barang-barang produksi negara lain yang bermanfaat bagi indonesia.</li>
<li>Terbukanya peluang untuk mengekspor produksi dalam negeri ke negara lain.</li>
</ol>
 
d. Aspek Sosial Budaya 
 
<ol>
<li>Terbukanya kesempatan untuk mengadakan pertukaran pelajar untuk mahasiswa yang opada hakikatnya merupakan pertukaran ilmu pengetahuan atau informasi yang saling menguntungkan.</li>
<li>Bisa mendatangkan tenaga ahli untuk bidang tertentu yang mana negara kita kekurangan tenaga ahli bidang tersebut.</li>
<li>Dapat saling memperkenalkan budaya masing-masing yang diwujudkan dengan dilakukannya pertukaran misi kebudayaan.</li>
</ol>
 
e. Aspek Pertahanan dan Keamanan 
 
<ol>
<li>Dapat menghindari konflik dengan negara-negara lain.</li>
<li>Terbukanya kesempatan untuk ikut serta dalam proses perwujudan perdamaian dunia, misalnya dengan menjadi anggota PBB.</li>
<li>Terciptanya stabilitas keamanan dalam negeri terutama dari ancaman agresi dari negara lain.</li>
</ol>
<div>
Itulah tadi sedikit informasi yang bisa saya sampaikan tentang <a href="http://nanaaykac.blogspot.com/">Kerja Sama dan Perjanjian Internasional yang Bermanfaaat bagi Indonesia</a> semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda.</div>

Kerja Sama dan Perjanjian Internasional yang Bermanfaaat bagi Indonesia

Negara yang melakukan kerja sama dengan negara-negara lain menandakan eksistensi nya di dunia internasional. Seperti halnya negara indonesia...

4:56 AM

Asal Mula dan Pembagian Hukum Internasional

Hukum internasional mulai dikenal bangsa Romawi sejak tahun 89 SM. Hukum itu dikenal dengan istilah ius civil (hukum sipil) dan ius gentium (hukum antarbangsa). Ius civil adalah hukum nasional yang berlaku bagi warga romawi dimana pun berada, sedangkan ius gentium adalah hukum yang merupakan bagian dari hukum romawi dan diterapkan bagi kaula negara (orang asing) yang bukan orang romawi, yaitu orang-orang jajahan atau orang-orang asing. Ius gentium ini kemudian berkembang menjadi ius intergentium. Berikut ini adalah <a href="http://nanaaykac.blogspot.com/2017/04/asal-mula-pembagian-hukum-internasional.html">Asal Mula dan Pembagian Hukum Internasional </a> 
 
Hukum ini berkembang menjadi istilah dalam berbagai bahasa, yaitu volkenrecht (bahasa jerman), droit des gens (bahasa perancis), dan law of nations/international law (bahasa inggris). 
 
Dalam hukum Romawi, istilah ius gentium mempunyai pengertian sebagai berikut. 
<ol>
<li>Hukum yang mengatur hubungan antar dua orang warga kota Roma dan warga asing (orang yang bukan warga kota Roma).</li>
<li>Hukum yang diturunkan dari tata tertib alam yang mengatur masyarakat segala bangsa, yaitu hukum alam (natuurecht) yang menjadi dasar perkembangan hukum internasional di Eropa pada abad ke-15 sampai abad ke-19.</li>
</ol>
Selanjutnya, hukum internasional dapat dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut. 
<ol>
<li>Hukum perdata internasional adalah hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antarwarga negara suatu negara dan warga negara dari negara lain (antarbangsa).</li>
<li>Hukum publik internasional adalah hukum internasional yang mengatur negara yang satu dan negara yang lain dalam hubungan internasional.</li>
</ol>
Pembagian Hukum Internasional 
 
Prof J.C. Van Apeldoorn membagi hukum internasional sebagai berikut. 
 
1. Hukum Damai 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8970XCAns9DZrW9b_5tPdBVfJWQf_CqZsUdYumAC8mlWIrR0eb6ua6wGUmu1qxp654Y9lQupvp_wY-vNS3iGarO82VrMDpmi2KF9ek-OTHo59FNfjSJAuKoeVigObTUEORdkFEbGCS5cE/s1600/images+%25288%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Asal Mula dan Pembagian Hukum Internasional " border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8970XCAns9DZrW9b_5tPdBVfJWQf_CqZsUdYumAC8mlWIrR0eb6ua6wGUmu1qxp654Y9lQupvp_wY-vNS3iGarO82VrMDpmi2KF9ek-OTHo59FNfjSJAuKoeVigObTUEORdkFEbGCS5cE/s1600/images+%25288%2529.jpg" title="Asal Mula dan Pembagian Hukum Internasional " /></a></div>
 
 
Hukum damai adalah hukum yang mengatur hubungan antarnegara diwaktu damai, meliputi peraturan-peraturan sebagai berikut. 
<ul>
<li>Peraturan mengenai batas daerah hukum antarnegara yang satu dengan negara yang lain yang meliputi daratan, lautan dan udara serta orang-orang yang secara langsung tunduk pada kekuasaan hukumnya (yuridiksi).</li>
<li>Peraturan mengenai lembaga yang bertindak sebagai wakil negara yang bersifat hukum internasional dan meliputi lembaga nasional, yaitu duta, konsul, kepala negara, dan lembaga internasional yang dibentuk oleh negara-negara dengan satu perjanjian.</li>
<li>Peraturan mengenai pembentukan hukum internasional, yaitu cara pembentukannya, cara berlakunya, dan cara penghapusan sebuah traktat.</li>
<li>Peraturan mengenai sejumlah kepentingan bersama suatu negara, yaitu perdagangan, pertanian, perburuhan, kesehatan, kesusilaan, ilmu pengetahuan, budaya dan sebagainya.</li>
<li>Peraturan mengenai tanggung jawab sebagai akibat tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional dan peraturan delict yang bersifat hukum internasional.</li>
<li>Peraturan mengenai penyelesaian perselisihan-[erselisihan secara damai, misalnya permusyawaratan diplomatik, perantara pihak ketiga (mediasi), arbitrase, peradilan dari internasional, dan tindakan-tindakan yang diambil oleh Dewan keamanan PBB.</li>
</ul>
2. Hukum Perang <ul>
<li>Hukum perang adalah hukum yang memuat peraturan tentang keadaan perang yang meliputi peperangan dan kenetralan. Contoh hukum ini adalah sebagai berikut.</li>
<li>Peraturan mengenai cara berperang dengan maksud memperkecil kehancuran sebagai akibat perang.</li>
<li>Peraturan mengenai perlakuan terhadap tawanan perang, orang yang sakit dan luka-luka, para dokter dan juru rawat, perantara untuk berunding, dan lain-lain.</li>
<li> Peraturan mengenai larangan penggunaan senjata beracun dan senjata-senjata lain yang menimbulkan penderitaan.</li>
<li>Peraturan mengenai kedudukan dari daerah musuh yang diduduki termasuk menghormati jiwa, kemerdekaan, dan harta dari warga negara yang tidak turuut berperang (noncombatant) sepanjang hal tersebut dapat diselesaikan dengan keadaan darurat perang (necessita de guerre).</li>
</ul>
<div>
Itulah tadi sedikit informasi yang bisa saya sampaikan <a href="http://nanaaykac.blogspot.com/">Asal Mula dan Pembagian Hukum Internasional </a> tentang semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda.</div>

Asal Mula dan Pembagian Hukum Internasional

Hukum internasional mulai dikenal bangsa Romawi sejak tahun 89 SM. Hukum itu dikenal dengan istilah ius civil (hukum sipil) dan ius gentium ...

4:45 AM

Sistem Hukum Internasional dan Pengertiannya Menurut Para Ahli

Perkembangan hubungan internasional yang sangat pesat dan telah melintasi batas-batas wilayah teritorial negara lain sangat membutuhkan aturan yang jelas dan tegas. Adapun tujuan dibuatnya aturan tersebut agar tercipta suasana kerukunan dan kerja sama yang saling menguntungkan. Aturan-aturan tersebut terdapat dalam hukum internasional. Pada dasarnya, keberadaan hukum internasional dalam tata pergaulan internasional merupakan konsekuensi dari adanya praktik hubungan internasional. Berikut ini adalah <a href="http://nanaaykac.blogspot.com/2017/04/sistem-hukum-internasional-pengertian-ahli.html">Sistem Hukum Internasional dan Pengertiannya Menurut Para Ahli</a> <h3>
Sistem Hukum Internasional</h3>
Hukum internasional mutlak diperluakan untuk menjamin kelancaran tata pergaulan internasional. Hukum internasional dapat mencegah terjadinya persengketaan internasional karena mengikat setiap negara untuk terlibat untuk taat dan patuh pada hukum tersebut. Akan tetapi, dalam hubungan internasional sangat mungkin terjadi sengketa antarnegara. Sengketa tersebut semestinya diselesaikan dengan cara-cara damai dan beradab. Disinilah pentingnya keberadaan hukum dan peradilan internasional. Sistem hukum internasional diartikan sebagai satu kesatuan hukum yang berlaku untuk komunitas internasional (semua negara didunia) yang harus di patuhi dan ditaati oleh setiap negara. Kepatuhan tersebut dimungkinkan karena negara tersebut terlibat langsung dalam proses pembuatan atau tinggal meratifikasinya.<div>
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgv4DKOrcjN9JDt8YzLFO0X8DUuk7bRHTdPNHaiCYLT5_nTVapEDYbxM5N3KeMvlQj3UUkwlJ2bN2zgyVaGV6U-Zu3h-1bqnbv9whMW51coKJzhQCJBZ7ZuZDJIlEsf4xguCd-PrOBgR2fr/s1600/download.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Sistem Hukum Internasional dan Pengertiannya Menurut Para Ahli" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgv4DKOrcjN9JDt8YzLFO0X8DUuk7bRHTdPNHaiCYLT5_nTVapEDYbxM5N3KeMvlQj3UUkwlJ2bN2zgyVaGV6U-Zu3h-1bqnbv9whMW51coKJzhQCJBZ7ZuZDJIlEsf4xguCd-PrOBgR2fr/s1600/download.png" title="Sistem Hukum Internasional dan Pengertiannya Menurut Para Ahli" /></a></div>
<div>
 a. Pengertian Hukum Internasional Hukum internasional menadi pedoman dan acuan untuk bisa menyatukan negara-negara yang berbeda dan menjalankan hubungan yang baik. Hukum internasional mengatur hubungan serta tata cara mengatasi berbagai persoalan antarnegara dan antarbangsa. Berikut pengertian hukum internasional menurut opara ahli. 1. Wirjono Prodjodikoro Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara berbagai bangsa di berbagai dunia. 2. J.L Brierly Hukum internasional adalah himpunan kaidah-kaidah dan asa-asa tindakan yang mengikat bagi negara-negara yang beradab dalam hubungan mereka antara yang satu dan lainnya. 3. Mochtar Kusumaatmadja Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, antara negara dan negara, negara dan subjek hukum lain bukan negara, atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. 4. Boer Mauna Hukum internasionala adalah himpunan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antar negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional. 5. Fransisco Suarez Hukum internasional adalah hukum yang berlaku untuk seluruh manusia dan dasar hukum manusia demi kesejahteraan bersama. 6. J.G Starke Hukum internasional adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan peraturan-peraturan tingkah laku yang mengikat negara-negara dan karena biasanya ditaati dalam hubungan negara-negara satu sama lain.<div>
 </div>
<div>
Itulah tadi sedikit informasi yang bisa saya sampaikan tentang <a href="http://nanaaykac.blogspot.com/">Sistem Hukum Internasional dan Pengertiannya Menurut Para Ahli</a> semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda.</div>
</div>

Sistem Hukum Internasional dan Pengertiannya Menurut Para Ahli

Perkembangan hubungan internasional yang sangat pesat dan telah melintasi batas-batas wilayah teritorial negara lain sangat membutuhkan atur...

2:49 AM

Pengesahan Perjanjian Internasional

Pemerintah indonesia akan mengesahkan suatu perjanjian internasioanl sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden. Berikut ini <a href="http://nanaaykac.blogspot.com/2017/04/pengesahan-perjanjian-internasional.html">Pengesahan Perjanjian Internasional</a> 
 
Berdasarkan ketentuan pasal 10 UU No. 24 tahun 2000, pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut. 
<ul>
<li>Masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan.</li>
<li>Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia.</li>
<li>Kedaulatan atau hak berdaulat negara.</li>
<li>Hak asasi manusia dan lingkungan hidup.</li>
<li>Pembentukan kaidah hukum baru.</li>
<li>Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.</li>
</ul>
Adapun jenis perjanjian diluar materi tersebut, pengesahan dilakukan melalui keputusan presiden. Pada umumnya perjanjian tersebut memiliki materi yang bersifat prosedural dan memerlukan penerapan dalam waktu singkat tanpa memengaruhi peraturan perundang-undangan nasional, antara lain perjanjian induk yang menyangkut kerja sama dibidang ilmu pengetahuan, ekonimi dan teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, kerja sama penghindaran pajak berganda, dan kerjasama perlindungan penanaman modal, serta perjanjian yang bersifat teknis lainnya. Setelah itu, salinan keputusan presiden tersebut disampaikan kepada DPR untuk dievaluasi. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJzEu686fWmpFaQ1ycJZOLK6gE9bnboQL4E4lATh2Z5sOQwlHaKUV3PAlCza6rImDgN3GuZA2WRWZwkNNUnbh5HfXZX0_XtnHPCAYblLI0zVgrNLWZE9ZYiDamZNhC_IVgIhfepsBKqWNX/s1600/images+%252812%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Pengesahan Perjanjian Internasional" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJzEu686fWmpFaQ1ycJZOLK6gE9bnboQL4E4lATh2Z5sOQwlHaKUV3PAlCza6rImDgN3GuZA2WRWZwkNNUnbh5HfXZX0_XtnHPCAYblLI0zVgrNLWZE9ZYiDamZNhC_IVgIhfepsBKqWNX/s1600/images+%252812%2529.jpg" title="Pengesahan Perjanjian Internasional" /></a></div>
 
 
Saat pengesahan suatu perjanjian, lembaga pamrakasa yaitu lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen menyiapkan salinan naskah perjanjian, terjemahan, rancangan undang-undang, atau rancangan keputusan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional yang dimaksud serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan. 
 
Lembaga pamrakasa mengadakan koordinasi untuk membahas rancangan atau materi permasalahan bersama para pihak yang terkait. Prosedur pengajuan pengesahan perjanjian internasional dilakukan melalui menteri untuk disampaikan kepada presiden. 
 
Perjanjian internasional sah jika memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, baik ketentuan hukum yang mengatur wewenang pihak yang berjanji maupun ketentuan hukum yang mengatur proses pembuatan perjanjian internasional yang bersangkutan. 
 
Berdasarkan Konvensi Wina tahun 1969, ada enam unsur yang dapat menjadi dasar tidak sahnya perjanjian internasional yaitu sebagai berikut. 
<ul>
<li>Ketidakwenangan perutusan</li>
<li>Kekhilafan</li>
<li>Penipuan</li>
<li>Penyalahgunaan wewenang</li>
<li>Paksaan</li>
<li>Bertentangan dengan ius cogens/prinsip hukum yang memaksa dan tidak dapat diingkari atau disimpangi oleh ketentuan hukum lain, kecuali oleh ius cogens lain yang timbul kemudian.</li>
</ul>
<div>
Itulah tadi sedikit materi yang bisa saya sampaikan tentang <a href="http://nanaaykac.blogspot.com/">Pengesahan Perjanjian Internasional </a>semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda.</div>

Pengesahan Perjanjian Internasional

Pemerintah indonesia akan mengesahkan suatu perjanjian internasioanl sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Penges...

2:54 AM

Pemberlakuan, Penyimpanan, Pengakhiran, Pembatalan Perjanjian Internasional

Dalam masyarakat internasional, perjanjian internasional memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara. Melalui perjanjian internasional, tiap negara menggariskan dasar kerjasama mereka, mengatur berbagai kegiatan, dan menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dalam dunia yang ditandai saling ketergantungan dewasa ini, tidak ada satu negara yang tidak memiliki perjanjian dengan negara lain, dan tidak ada negara yang tidak diatur dalam perjanjian internasional. Berikut ini <a href="http://nanaaykac.blogspot.com/2017/04/pemberlakuan-pembatalan-penyimpanan-perjanjian-internasional.html">Pemberlakuan, Penyimpanan, Pengakhiran, Pembatalan Perjanjian Internasional</a> selengkapnya silahkan baca disini. 
 
1. Pemberlakuan Perjanjian Internasional 
 
Pemberlakuan oerjanjian internasional secara khusus telah diatur dalam UU No. 24 tahun 2000 pada pasal 15 yaitu sebagai berikut. 
<ul>
<li>Selain perjanjian internasional yang disahkan dengan undang-undang atau keputusan presiden, pemerintah RI dapat membuat perjanjian internasional yang berlaku setelah penandatanganan atau pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik, atau melalui cara-cara lain sebagaimana disepakati oleh para pihak pada perjanjian tersebut.</li>
<li>Suatu perjanjian inernasional mulai berlaku dan mengikat para pihak setelah memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian tersebut.</li>
</ul>
Pemerintah Ri bisa melakukan perubahan terhadap ketentuan perjanjian internasional atass kesepakatan antarpihak dalam perjanjian tersebut. Untuk perjanjian internasional yang telah disahkan oleh pemerintah RI, perubahannya dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang sesingkat. Adapun perjanjian internasional yang hanya bersifat teknis dan administratif, pengesahan atas perubahan tersebut dilakukan melalui prosedur sederhana. 
 
Berdasarkan Konvensi wina tahun 1969 pasal 24 menyebutkan bahwa sebuah perjanjian internasional mulai berlaku pada saat berikut. 
<ul>
<li>Sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam naskah perjanjian tersebut.</li>
<li>Peserta perjanjian mengikat diri pada perjanjian tersebut bila naskah tidak disebut waktu berlakunya.</li>
</ul>
2. Penyimpanan Perjanjian Internasional 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSNx21c8Z7leVITh3iA_HmMdXgDKKVgmCK38UPUKeR-wphIZ6DLcqq-timJwgHlyMTyOWSEDXEp0yLiTU3JaOuu4ND9YRqoUnMNdzHsgbgKPbCaFWJOFaIAVeqWTaigxIwrBSTgZ7seRCe/s1600/download+%25285%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Pemberlakuan, Penyimpanan, Pengakhiran, Pembatalan Perjanjian Internasional" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSNx21c8Z7leVITh3iA_HmMdXgDKKVgmCK38UPUKeR-wphIZ6DLcqq-timJwgHlyMTyOWSEDXEp0yLiTU3JaOuu4ND9YRqoUnMNdzHsgbgKPbCaFWJOFaIAVeqWTaigxIwrBSTgZ7seRCe/s1600/download+%25285%2529.jpg" title="Pemberlakuan, Penyimpanan, Pengakhiran, Pembatalan Perjanjian Internasional" /></a></div>
 
 
Dinegara indonesia, dalam pasal 17 UU No. 24 tahun 2000 diatur hal-hal sebagai berikut. 
<ul>
<li>Menteri bertanggung jawab menyimpan dan memelihara naskah asli perjanjian internasional yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia serta menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkannya dalam himpunan perjanjian internasional.</li>
<li>Salinan naskah resmi setiap perjanjian internasional disampaikan kepada lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen pemrakasa.</li>
<li>Menteri memberitahukan dan menyampaikan salinan naskah resmi suatu perjanjian internasional yang telah dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia menjadi anggota.</li>
<li>Menteri memberitahukan dan menyampaikan salinan piagam pengesahan perjanjian internasional kepada instansi-instansi terkaut.</li>
<li>Dalam hal pemerintah Republik Indonesia ditunjuk sebagai penyimpan piagam pengesahan perjanjian internasional, menteri menerima dan menjadi penyimpan piagam prngesahan perjanjian internasional yang disampaikan negra-negara pihak yang melakukan perjanjian internasional.</li>
</ul>
3. Pengakhiran Perjanjian Internasional 
 
Pengakhiran perjanjian internasional disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. 
<ul>
<li>Telah ada kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian.</li>
<li>Tujuan perjanjian telah tercapai.</li>
<li>Derdapat perubahan mendasar yang memengaruhi pelaksanaan perjanjian.</li>
<li>Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian.</li>
<li>Telah dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama.</li>
<li>Muncul norma-norma baru dalam hukum internasional.</li>
<li>Objek perjanjian hilang.</li>
<li>Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.</li>
</ul>
4. Pembatalan Perjanjian Internasional 
 
Berdasarkan Konvensi Wina tahun 196, suatu perjanjian internasional dapat batal pleh hal-hal sebagai berikut. 
<ul>
<li>Negara peserta atau wakil kuasa penuh melanggar ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya.</li>
<li>Adanya unsur kesalahan (eror) pada saat perjanjian itu dibuat.</li>
<li>Adanya unsur penipuan dari negara peserta tertentu terhadap negara peserta lain saat pembentukan perjanjian.</li>
<li>Terdapat penyalahgunaan atau kecurangan, baik melalui kelicikan maupun penyuapan.</li>
<li>Adanya unsur paksaan terhadap wakil suatu negara peserta. Paksaan tersebut baik dengan ancaman maupun penggunaan kekuatan.</li>
<li>Bertentangan dengan suatu kaidah hukum intermasional umum.</li>
</ul>
<div>
Itulah tadi sedikit materi yang bisa saya sampaikan tentang <a href="http://nanaaykac.blogspot.com/">Pemberlakuan, Penyimpanan, Pengakhiran, Pembatalan Perjanjian Internasional</a> semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda.</div>

Pemberlakuan, Penyimpanan, Pengakhiran, Pembatalan Perjanjian Internasional

Dalam masyarakat internasional, perjanjian internasional memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar neg...

2:51 AM

Fungsi Perwakilan Diplomatik

Hubungan internasional pada dasarnya adalah hubungan hukum, maksudnya dari adanya hubungan tersebut maka muncul hak dan kewajiban pada tiap-tiap negara yang terlibat didalamnya. Terjadinya hubungan internasional diawali dengan pembukaan perwakilan dinegara lain yang bersifat bilateral. Perwakilan tersebut dinamakan perwakilan diplomatik dan konsuler. Berikut ini <a href="http://nanaaykac.blogspot.com/2017/04/fungsi-perwakilan-diplomatik.html">Fungsi Perwakilan Diplomatik</a> selengkapnya silahkan baca disini. 
 
Istilah diplomatik berasal dari bahasa latin yaitu diploma yaitu piagam, surat perjanjian. Dalam perkembangan sejarah, arti diplomatik berkembang hingga meliputi kegiatan yang sangat luas, seperti kegiatan yang menyangkut hubungan antarnegara. 
 
Adapun orang yang melaksanakan kegiatan diplomasi disebut diplomat. Diplomat adalah orang-orang yang menjadi wakil resmi suatu negara dalam hubungan resmi dengan negara lain. Para diplomat tersebut mendapat pengakuan secara resmi sebagai wakil negaranya, baik oleh negara pengirim maupun negara penerima. 
 
Berikut akan diuraikan secara detail mengenai segala hal yang berhubungan dengan perwakilan diplomatik, mulai dari pembukaan dan pengangkatan perwakilan diplomatik sampai dengan persamaan dan perbedaan perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler. 
 
1. Pembukaan dan Pengangkatan Perwakilan Diplomatik 
 
Perwakilan diplomatik adalah perwakilan resmi suatu negara dinegara lain yang tugasnya adalah menangani masalah politik. Adapun unsur-unsur hubungan politik antara lain sebagai berikut. 
<ul>
<li>Adanya hubungan internasional.</li>
<li>Adanya pertukaran misi diplomatik.</li>
<li>Adanya status pejabat diplomatik.</li>
<li>Adanya kekebalan hukum dan hak ekstrateritorial.</li>
</ul>
Adapun syarat membuka hubungan diplomatik adalah sebagai berikut. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQl6hQVQNJ-zb1ETrqyE90133lRGWmISCFr2gvTwPlo3vZqWvCRLSeLe2JSOLpHfDoHVtMzhUhYhA0hXGmo4HDduSCtTceTexq-9IOnQoTN5ktSVsMO2Qp4Z8KOCWxZzmLiMJg_IW3hHGn/s1600/download+%25281%2529.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Fungsi Perwakilan Diplomatik" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQl6hQVQNJ-zb1ETrqyE90133lRGWmISCFr2gvTwPlo3vZqWvCRLSeLe2JSOLpHfDoHVtMzhUhYhA0hXGmo4HDduSCtTceTexq-9IOnQoTN5ktSVsMO2Qp4Z8KOCWxZzmLiMJg_IW3hHGn/s1600/download+%25281%2529.png" title="Fungsi Perwakilan Diplomatik" /></a></div>
 
<ul>
<li>Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak (mutual conceat) yang akan membuka hubungan.</li>
<li>Adanya kesepakatan dalam hal hukum yang akan dijadikan sebagai dasar.</li>
</ul>
Secara garis besar, proses pembukaan dan pengangkatan perwakilan diplomatik diantara kedua negara yang menjalin hubungan diplomatik, melalui tahap-tahap sebagai berikut. 
<ul>
<li>Kedua belah pihak atau negara melakukan pendahuluan yang diawali dengan tukar-menukar informasi tentang kemungkinan dibukanya perwakilan diplomatik. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh kepala negara atau Departemen Luar Negeri masing-masing. </li>
<li>Setelah itu, masing-masing pihak mengajukan permohonan persetujuan (agreement) untuk menempatkan diplomat (duta besar atau duta) yang dicalonkan oleh masing-masing pihak atau negra. Setiap diplomat yang dicalonkan tersebut belum tentu diterima, bergantung pada penilaian negara yang akan menerimanya.jika calon tersebut dianggap persona nongrata oleh negara penerima, berati calon tersebut ditolak. Dengan demikian, harus diajukan calon lain sampai mendapatkan persetujuan.</li>
<li>Setelah ada persetujuan kedua belah pihak untuk saling menempatkan diplomat, diplomat tersebut menerima surat kepercayaan (letter of credence) dari Departemen Luar negeri masing-masing yang telah ditandatangani oleh kepala negara. Surat kepercayaan tersebut menerangkan kebenaran identitas calon diplomat tersebut.</li>
<li>Para [enerima surat kepercayaan (diplomat) harus menemui direktur Protokol Departemen Luar Negeri untuk memperoleh keterangan mengenai ketentuan yang harus mereka laksanakan saat bertugas.</li>
<li>Penyerahan surat kepercayaan oleh diplomat kepada pihak atau negara yang akan menerima. Surat kepercayaan tersebut diserahkan langsung kepada kepala negara penerima, sedangkan surat kepercayaan kuasa usaha diberikan kepada menteri luar negeri negara penerima. Dalam upacara penyerahan surat kepercayaan tersebut, seorang diplomat menyampaikan pidato dihadapan kepala negara penerima. Isi pidato tersebut harus sudah diketahui oleh menteri luar negeri negara penerima.</li>
</ul>
<div>
Itulah tadi sedikit informasi yang bisa saya sampaikan tentang <a href="http://nanaaykac.blogspot.com/">Fungsi Perwakilan Diplomatik </a>semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda.</div>

Fungsi Perwakilan Diplomatik

Hubungan internasional pada dasarnya adalah hubungan hukum, maksudnya dari adanya hubungan tersebut maka muncul hak dan kewajiban pada tiap-...

2:48 AM

Tugas dan Fungsi Perwakilan Diplomatik

Perwakilan diplomatik adalah perwakilan sebuah negara yang kegiatannya mewakili negaranya dalam melaksanakan hubungan diplomatik dengan negara penerima atau suatu organisasi internasional. 
 
Sementara itu, menurut Keppres No. 108 Tahun 2003 tentang organisasi Perwakilan Dplomatik RI di Luar Negeri, perwakilah diplomatik adalah kedutaan besar RI dan perutusan RI yang melakukan kegiatan diplomatik di seluruh wilayah negara penerima dan/atau pada organisasi internasional untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara dan pemerintah RI. Berikut ini <a href="http://nanaaykac.blogspot.com/2017/04/tugas-dan-fungsi-perwakilan-diplomatik.html">Tugas dan Fungsi Perwakilan Diplomatik</a> yaitu sebagai berikut. 
Seorang perwakilan diplomatik mempunyai tugas umum yang mencakup hal-hal sebagai berikut. 
<ul>
<li>Representasi (representation) yaitu bahwa seorang diplomat juga dapat melakukan protes, mengadakan penyelidikan pertanyaan dengan pemerintah negara penerima, dan mewakili kebijakan politik pemerintah negaranya.</li>
<li>Negosiasi (negotiation) yaitu mengadakan perundingan atau pembicaraan, baik dengan negara tempat ia diakreditasi maupun dengan negara lain.</li>
<li>Observasi (observation) yaitu menelaah dengan teliti setiap kejadian atau peristiwa dinegara penerima yang mungkin dapat memengaruhi kepentingan negaranya.</li>
<li>Proteksi (protection) yaitu melindungi pribadi, harta benda, dan kepentingan-kepentingan warga negara yang berada diluar negeri.</li>
<li>Hubungan (relationship) yaitu meningkatkan hubungan persahabatan antara negara pengirim dan negara penerima, baik dibidang ekonomi, kebudayaan, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi.</li>
</ul>
Dalam menjalankan tugasnya, seorang diplomat berperan dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan diplomasi antara lain sebagai berikut. 
<ul>
<li>Membina, menjaga dan menyelanggarakan hubungan yang lancar dengan negara dan pemerintah lain.</li>
<li>Mengumpulkan dan menyampaikan informasi yang berguna.</li>
<li>Menjaga agar kepentingan negara sendiri tidak dirugikan dalam percaturan polittik internasional.</li>
<li>Mempresentasikan bangsa dan negara sendiri diluar negeri.</li>
<li>Melindungi para warga negara sendiri di luar negeri.</li>
</ul>
Dalam menjalankan tugas untuk mewakili negara dan bangsanya, diplomat mempunyai tiga fungsi dasar yaitu sebagai berikut. 
 
a. Sebagai Lambang Prestise Suatu Negara 
 
Menjadi lambang prestise suatu negara ditujukan ketika diplomat menghadiri dan menyelenggarakan acara resmi, misalnya resepsi atau undangan makan kenegaraan. Biasanya untuk menunjukan kemakmuran negaranya, perwakilan diplomatik mengadakan acara-acara resmi yang megah dan lengkap dengan pakaian yang serba longgar. Bisa dikatakan kegiatan semacam ini sering dilakukan karena merupakan pola dari suatu kegiatan diplomatik. 
 
b. Sebagai perwakilan diplomatik 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcLYKv8C9r0U-Damha1NEDcy77ia5hdmdNrPS-neu0Ee6gDNG-Ut5KXS7Xcmc1YbF2SO9ersBwM_R9IvZXSYWetoqdNzyFadJDU6Kghje4GbjDRBIvuSc445hwifCrHgtoH_C_TQsF_Gsi/s1600/images+%252810%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Tugas dan Fungsi Perwakilan Diplomatik" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcLYKv8C9r0U-Damha1NEDcy77ia5hdmdNrPS-neu0Ee6gDNG-Ut5KXS7Xcmc1YbF2SO9ersBwM_R9IvZXSYWetoqdNzyFadJDU6Kghje4GbjDRBIvuSc445hwifCrHgtoH_C_TQsF_Gsi/s1600/images+%252810%2529.jpg" title="Tugas dan Fungsi Perwakilan Diplomatik" /></a></div>
 
 
Perwakilan diplomatik merupakan alat lalu lintas dua jalur. Diplomat meneruskan semua keinginan negara pengirim sesuai dengan kebijakan yang telah dirumuskan. Seorang diplomat juga harus melaporkan kondisi politik, ekonomi, sosial bdaya, dan militer ke negara pengirim. Demi kelancaran dalam melaksanakan tugas-tugasnya, diplomat menggunakan semua media yang ada, baik resmi maupun tidak resmi. 
 
c. Sebagai wakil Yuridis yang sah menurut Hukum dan Hubungan Internasional 
 
Seorang diplomat bertindak sebagai perwakilan yuridis yang resmi dari oemerintah, diplomat membuat dan menandatangani perjanjian yang mengikat secara hukum, mengumumkan pernyataan, dan mempunyai wewenang untuk meratifikasi dokumen atau mengumumkan dokumen yang telah disahkan oleh negara pengirim. 
 
Berdasarkan Konvensi Wina tahun 1961, dijelaskan bahwa fungsi perwakilan diplomatik adalah sebagai berikut. 
<ul>
<li>Mewakili negara pengirim di dalam negara penerima.</li>
<li>Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional.</li>
<li>Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima.</li>
<li>Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima, sesuai dengan undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim.</li>
<li>Memelihara hubungan persahabatan antara kedua negara.</li>
</ul>
Adapun dalam arti politis, perwakilan diplomatik menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut. 
<ul>
<li>Mempertahankan kebebasan negara terhadap imperialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya dengan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.</li>
<li>Mengabdi pada kepentingan nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur.</li>
<li>Menciptakan persahabatan yang baik dengan semua negara guna menjamin pelaksanaan tugas negara diplomatik.</li>
</ul>
Bagi indonesia, penempatan perwakilan diplomatik dinegara lain berfungsi sebagai berikut. 
<ul>
<li>Mewakili negara Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada suatu organisasi internasional.</li>
<li>Melindungi kepentingan nasional dan warga negara indonessia di negara penerima.</li>
<li>Melaksanakan pengamatan, penilaian, dan pelaporan.</li>
<li>Mempertahankan kebebasan indonesia terhadap imperialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya dengan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.</li>
<li>Mengabdi pada kepentingan nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur.</li>
<li>Menciptakan persahabatan yang baik antara negara Republik Indonesia dan semua negara guna menjamin menjamin pelaksanaan tugas negara perwakilan diplomatik.</li>
<li>Menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan terhadap warga negara indonesia yang berada di wilayah kerjanya.</li>
<li>Menyelenggarakan urusan pengamanan, penenrangan, konsuler protokol, komunikasi, dan persandian.</li>
<li>Melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan urusan rumah tangga perwakilan diplomatik.</li>
</ul>
<div>
Itulah tadi sedikit informasi yang bisa saya sampaikan tentang<a href="http://nanaaykac.blogspot.com/"> Tugas dan Fungsi Perwakilan Diplomatik </a>semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda.</div>

Tugas dan Fungsi Perwakilan Diplomatik

Perwakilan diplomatik adalah perwakilan sebuah negara yang kegiatannya mewakili negaranya dalam melaksanakan hubungan diplomatik dengan nega...

2:45 AM

Tingkatan perwakilan Diplomatik

Para diplomat yang melaksanakan tugas serta fungsi perwakilan diplomatik suatu negara dinegara lain mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda-beda bergantung dari tingkatan atau pangkat tiap-tiap diplomat. Berdasarkan ketetapan Kongres Wina tahun 1815 dan Kongres Auk La caphella tahun 1818 (Kongres Achen), pelaksanaan diplomatik suatu negara dinegera lain dilakukan perangkat-perangkat perwakilan diplomatik. Berikut ini <a href="http://nanaaykac.blogspot.com/2017/04/tingkatan-perwakilan-diplomatik.html">Tingkatan perwakilan Diplomatik</a> yaitu sebagai berikut. 
 
a. Duta Besar Berkuasa Penuh (Ambassador) 
 
Duta besar berkuasa penuh adalah tingkat tertinggi dalam perwakilan diplomatik yang mempunyai kekuasaan penuh dan luar biasa. Ambassador ditempatkan pada negara yang banyak menjamin hubungan timbal balik. 
 
b. Duta (Gerzant) 
 
Duta adalah wakil diplomatik yang pangkatnya lebih rendah dari duta besar. Dalam menyelesaikan segala persoalan kedua negara dia harus berkonsultasi dengan pemerintahnya. 
 
c. Menteri Residen (Minister Resident) 
 
Menteri residen dianggap bukan sebagai wakil pribadi kepala negara. Dia hanya mengurus urusan negara. Mereka pada dasarnya tidak berhak mengadakan pertemuan dengan kepala negara tempat mereka bertugas. 
 
d. Kuasa usaha (Charge de Affaires) 
 
Kuasa usaha yang tidak diperbantukan kepada kepala negara dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. 
<ol>
<li>Kuasa usaha tetap yang menjabat kepala dari suatu perwakilan.</li>
<li>Kuasa usaha sementara yang melakukan pekerjaan dari kepala perwakilan ketika pejabat ini belum atau tidak ada tempat.</li>
</ol>
e. Atase (Attache) 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqWbS6ZOWdbtDTHZtLzX22t4ym5bIP3Boaq_VVVcrXjCpyHe203_LTll3uLjXckIRN8P-NmzTznTFiHh7f7pnaHtR3pIT_lhl3m6qe-LUU5e0kH93m40t4Xi9POs8-NsJI7Ep_5sovT7Pa/s1600/images+%252811%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Tingkatan perwakilan Diplomatik" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqWbS6ZOWdbtDTHZtLzX22t4ym5bIP3Boaq_VVVcrXjCpyHe203_LTll3uLjXckIRN8P-NmzTznTFiHh7f7pnaHtR3pIT_lhl3m6qe-LUU5e0kH93m40t4Xi9POs8-NsJI7Ep_5sovT7Pa/s1600/images+%252811%2529.jpg" title="Tingkatan perwakilan Diplomatik" /></a></div>
 
 
Atase adalah pejabat pembantu dari duta besar berkuasa penuh. Atase terdiri dari dua bagian yaitu sebagai berikut. 
<ol>
<li>Atase pertahanan, dijabat oleh seorang perwira TNI/polri dari Departemen Pertahanan dan Keamanan yang diperbantukan kepada Departemen Luar negeri dan ditempatkan di KBRI serta diberikan kedudukan sebagai seorang diplomat.</li>
<li>Atase teknis, dijabat oleh pegawai negeri sipil tertentu yang tidak berasal dari Departement Luar Negeri dan ditempatkan disalah satu KBRI untuk membantu duta besar. Dia berkuasa penuh dalam melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai denggan tugas pokok dari departemennya sendiri. Sebagai contoh, atase perdagangan, atase perindustrian, serta atase pendidikan dan kebudayaan.</li>
</ol>
Duta besar berkuasa penuh, duta, dan menteri residen merupakan perwakilan tingkat tinggi yang dapat mengadakan hubungan langsung dengan kepala negara asing tempat mereka bertugas atau ditempatkan (diakreditasi).adapun kuasa usaha merupakan perwakilan tingkat rendah yang dalam mengadakan hubungan dengan kepala negara tempat ia bertugas harus melalui menteri luar negeri tempat ia bertugas. 
 
Tingkat perwakilan suatu negara ditentukan berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut. 
<ul>
<li>Penting tidaknya kedudukan negara pengutus dan negara penerima perwakilan itu.</li>
<li>Erat tidaknya hubungan antarnegara yang mengadakan hubungan ittu.</li>
<li>Besar kecilnya kepentingan bangsa/negara yang mengadakan hubungan itu</li>
</ul>
<div>
Itulah tadi sedikit informasi yang bisa saya sampaikan tentang <a href="http://nanaaykac.blogspot.com/">Tingkatan perwakilan Diplomatik</a> semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda.</div>

Tingkatan perwakilan Diplomatik

Para diplomat yang melaksanakan tugas serta fungsi perwakilan diplomatik suatu negara dinegara lain mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda-...

2:43 AM

Tugas dan Fungsi Perwakilan Konsuler

Selain perwakilan diplomatik, perwakilan luar negreri suatu negara dinegara lain juga dilaksanakan oleh perwakilan konsuler. Perwakilan konsuler merupakan perwakilan resmi suatu negara yang menjalankan hubungannya dengan negara lain diluar bidang politik. Berikut ini <a href="http://nanaaykac.blogspot.com/2017/04/tugas-dan-fungsi-perwakilan-konsuler.html">Tugas dan Fungsi Perwakilan Konsuler</a> 
 
Korps perwakilan konsuler bekerja pada kantor-kantor konsilat yang berupa sebagai berikut. 
<ul>
<li>Kantor konsulat jenderal (consulate General)</li>
<li>Kantor konsulat (consulate)</li>
<li>Kantor wakil konsulat (vice consulate)</li>
<li>Kantor perwakilan konsuler (consular agency) </li>
</ul>
Tugas perwakilan konsuler dilaksanakan oleh korps konsuler yang terbagi dalam kepangkatan sebagai berikut. 
 
a. Konsul Jenderal 
 
Konsul jenderal mengepalai kantor konsulat jenderal yang dapat membawahi beberapa konsuler. 
 
b. Konsul 
 
Konsul mengepalai kantor konsulat yang membawahi satu daerah kekonsulan. 
 
c. Konsul muda 
 
Konsul muda mengepalai kantor wakil konsulat yang ada di dalam satu daerah kekonsulan. 
 
d. Agen Konsul 
 
Agen konsul diangkat oleh konsul jenderal atau oleh konsul atau ditugaskan menangani beberapa hal tertentu yang berhubungan dengan kekonsulan, biasanya ditempatkan dikota-kota yang termasuk kekonsulan. 
 
Para pejabat konsuler diatas bersifat tetap. Selain itu, terdapat pejabat konsuler kehormatan. Tugasnya menghubungkan perdagangan antarkedua negara. 
 
Perwakilan konsuler menjalankan fungsi sebagai berikut. 
<ul>
<li>Melaksanakan usaha peningkatan hubungan dengan negara penerima di bidang perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan dan ilmu pengetahuan. </li>
<li>Melindungi kepentingan nasional negara dan warga negara yang berada dlam wilayah kerjanya.</li>
<li>Melaksanakan pengamatan, penilaian, dan pelaporan.</li>
<li>Menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan terhadap warga negara di wilayah kerjanya.</li>
<li>Menyelenggarakan urusan pengamanan, penerangan, konsuler, prtokol, komunikasi dan persandian.</li>
<li>Melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga perwakilan konsuler.</li>
</ul>
<div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh971AXh95MiXg5iofIo3dM_z31EH8SPzq8CSK3Jv91DWQFJOsP8CXnY_YsAmNXzzSlAfSMW8VXWijZEbVNKscHVzaAf8EIYeMyaJT2GgWc7AeOuorzpaJoJvH2e-O118RH6HjKKi53v8vY/s1600/images+%25289%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Tugas dan Fungsi Perwakilan Konsuler" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh971AXh95MiXg5iofIo3dM_z31EH8SPzq8CSK3Jv91DWQFJOsP8CXnY_YsAmNXzzSlAfSMW8VXWijZEbVNKscHVzaAf8EIYeMyaJT2GgWc7AeOuorzpaJoJvH2e-O118RH6HjKKi53v8vY/s1600/images+%25289%2529.jpg" title="Tugas dan Fungsi Perwakilan Konsuler" /></a></div>
 </div>
<div>
 </div>
Dalam Konvensi wina mengenai Hubungan Konsuler dan optimal Protokol tahun 1963 pasa 5 disebutkan bahwa fungsi perwakilan konsuler adalah sebagai berikut. 
<ul>
<li>Melindungi, didalam negara penerima kepentingan-kepentingan negara pengirim dan warga negaranya, individu-individu, dan badan-badan hukum, didalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional.</li>
<li>Memajukan pembangunan hubungan dagang, ekonomi, kebudayaan, dan ilmiah antarkedua negara.</li>
<li>Mengeluarkan paspor dan dokumen perjalanan kepada warga negara dari negara pengirim, dan visa atau dokumen-dokumen yang pantas untuk orang yang ingin pergi ke negara penerima. </li>
<li>Bertindak sebagai notaris dan penitera sipil dan di dalam dari kapasitas dari macam yang sama, serta melakukan fungsi-fungsi tertentu yang bersifat administratif dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan dari negara penerimanya.</li>
</ul>
Dalam melaksanakan fungsinya, perwakilan konsuler mempunyai tugas-tugas yang berhubungan dengan kekonsulan dalam bidang ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan, serta bidang-bidang lain. 
<ul>
<li>Dalam bidang ekonomi, yaitu menciptakan tata ekonomi dunia baru dengan menggalakan ekspor komoditas nonmigas, promosi perdagangan, mengawasi pelayanan, pelaksanaan perjanjian perdagangan, dan lain-lain. </li>
<li>Dalam bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan, misalnya tukar menukar pelajar dan mahasiswa.</li>
<li>Dalam bidang-bidang lain, misalnya memberikan paspor dan dokumen perjanjian kepada warga pengirim dan visa atau dokumen kepada orang yang ingin mengunjungi negara pengirim, bertindak sebagai notaris dan pencatat sipil serta menyelenggarakan administratif lainnya, serta bertindak sebagai subjek hukum dalam praktik dan prosedur pengadilan atau badan lain di negara penerima.</li>
</ul>
<div>
Itulah tadi sedikit informasi yang bisa saya sampaikan tentang <a href="http://nanaaykac.blogspot.com/">Tugas dan Fungsi Perwakilan Konsuler</a> semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda.</div>

Tugas dan Fungsi Perwakilan Konsuler

Selain perwakilan diplomatik, perwakilan luar negreri suatu negara dinegara lain juga dilaksanakan oleh perwakilan konsuler. Perwakilan kons...

2:37 AM

Pembuatan Perjanjian Internasional

Dalam UU.NO 24 tahun 2000 pasal 4 bahwa pembuatan perjanjian internasional antara pemerintah RI dengan negara lain dan organisasi internasional dilaksanakan berdasarkan kesepakatan serta dengan iktikad baik. Selain itu, pemerintah RI berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, serta memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku. Berikut ini <a href="http://nanaaykac.blogspot.com/2017/04/pembuatan-perjanjian-internasional.html">Pembuatan Perjanjian Internasional </a>selengkapnya silahkan baca disini. 
 
Sebelum perjanjian internasional dilakukan, pemerintah harus menetapkan posisinya yang dituangkan dalam suatu pedoman delegasi RI. 
 
Adapun pedoman delegasi RI yang perlu mendapat persetujuan menteri memuat hal-hal sebagai berikut. 
<ol>
<li>Latar belakang permasalahan.</li>
<li>Analisis permasalahan ditinjU dari aspek politis dan yuridis serta aspek lain yang dapat memengaruhi kepentingan nasional indonesia.</li>
<li>Posisi indonesia,saran, dan penyesuaina yang dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan.</li>
</ol>
Perundingan dilakukan oleh delegasi RI dibawah pimpinan menteri/pejabat lain sesuai materi perjanjian dan lingkup kewewenang masing-masing. 
 
Penandatanganan suatu perjanjian internasional merupakan persetujuan atas naskah perjanjian internasional yang telah dihasilkan atau pernyataan pengikatan diri secara definitif sesuai dengan kesepakatan para pihak. Biasanya yang melakukan penandatanganan adalah presiden atau menteri dan tidak membutuhkan surat kuasa (full power). 
 
Surat kuasa (full power) adalah surat yang dikeluarkan oleh presiden/menteri kepada satu atau beberapa orang yang mewakili pemerintah RI untuk menandatangani atau menerima naskah perjanjian, menyatakan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian, dan/atau menyesuaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg13vb9mSikpYyIW_obM5BXyEzkSNVhfyaUfHCGheoX9Dkvd2blPnV4e07dwpqaPdvQ_iFW1Yoe7ymUQYqJIqWT0kEzv_ZvGcUIVCsa2HeAZQeUmgqZG5ssjjH4lPN1kVqudNpVyiOfIXTg/s1600/download+%25284%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Pembuatan Perjanjian Internasional" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg13vb9mSikpYyIW_obM5BXyEzkSNVhfyaUfHCGheoX9Dkvd2blPnV4e07dwpqaPdvQ_iFW1Yoe7ymUQYqJIqWT0kEzv_ZvGcUIVCsa2HeAZQeUmgqZG5ssjjH4lPN1kVqudNpVyiOfIXTg/s1600/download+%25284%2529.jpg" title="Pembuatan Perjanjian Internasional" /></a></div>
 
 
Surat kepercayaan (credential) adalah surat yang dikeluarkan oleh presiden atau menteri kepada satu atau beberapa orang yang mewakili pemerintah RI untuk menghadiri, merundingkan dan/atau menerima hasil akhir suatu pertemuan internasional. Pemberian surat kuasa bisa disatukan ataupun dipisahkan dengan surat kepercayaan. 
 
Dalam perjanjian internasional terdapat istilah persyaratan dan pernyataan yang bis dilakukan oleh pihak yang terlibat, kecuali terdapat ketentuan lain. Persyaratan (reservation) adalah pernyataan sepihak suatu negara untuk tidak menerima berlakunya ketentuan tertentu pada perjanjian internasional dalam rumusan yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan suatu perjanjian internasional yang bersifat mutilateral. 
 
Pernyataan (declaration) adalah pernyataan sepihak suatu negara tentang pemahaman atau penafsiran mengenai suatu ketentuan dalam perjanjian internasional yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan perjanjian internasional yang bersifat multilateral guna memperjelas makna ketentuan tersebut serta tidak dimaksudkan untuk memengaruhi hak dan kewajiban negara dalam perjanjian internasional. 
 
Persyaratan dan pernyataan yang dilakukan saat penandatanganan harus ditegaskan kembali saat pengesahan perjanjian tersebut. Namun, persyaratan dan pernyataan itu dapat ditarik kembali oleh pihak yang bersangkutan melalui pernyataan tertulis atau menurut tata cara yang ditetapkan dalam perjanjian internasional. 
<div>
 </div>
<div>
Itulah tadi sedikit informasi yang bisa saya berikan tentang <a href="http://nanaaykac.blogspot.com/">Pembuatan Perjanjian Internasional </a>semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda.</div>

Pembuatan Perjanjian Internasional

Dalam UU.NO 24 tahun 2000 pasal 4 bahwa pembuatan perjanjian internasional antara pemerintah RI dengan negara lain dan organisasi internasio...

2:32 AM